Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menilai efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD, yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meski terjadi kenaikan belanja operasional dan belanja modal.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menilai efektivitas APBD belum sepenuhnya berdampak pada layanan publik dan kesejahteraan, meski belanja operasional, dan modal meningkat. Efektivitas anggaran harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari besaran anggaran yang terserap.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 terjadi kenaikan belanja operasional, dan belanja modal sekitar satu hingga dua persen. Secara teori, kenaikan tersebut seharusnya mampu mendorong perbaikan layanan publik dan pembangunan daerah.
Baca Juga:Tasyakuran dan Peresmian Sekretariat KNPI Kota CirebonHUT Ke-25 Baznas Bertepatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-544 – Video
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat masih banyak disampaikan, terutama melalui media sosial, yang menandakan hasil kebijakan belum sepenuhnya optimal.
Selain itu, DPRD juga mencermati stagnansi pendapatan dari sektor retribusi jasa usaha. Kondisi ini dinilai menjadi indikator bahwa pertumbuhan sektoral di daerah masih belum bergerak signifikan.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran, agar ke depan APBD dapat lebih tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.