Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon menjadi momentum penting, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. Paripurna ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas laporan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda penyampaian rekomendasi, terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2025 digelar dengan sejumlah catatan penting.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menyampaikan bahwa paripurna ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Baca Juga:PDI Perjuangan Kab. Cirebon Perjungkan Pemulangan PMI Bermasalah – VideoTKW Asal Cirebon Disekap Agensi Di Arab Saudi – Video
Menurutnya, LKPJ menjadi titik balik untuk melakukan introspeksi dan optimalisasi program ke depan. Namun, DPRD menilai laporan yang disampaikan masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama dalam penyajian data.
Salah satunya terkait tabel pendapatan daerah yang dinilai belum disajikan secara jelas, dan belum dilengkapi penjelasan rinci. DPRD juga meminta adanya data historis, dan tren capaian kinerja sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
DPRD menegaskan, penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada output program, tetapi juga outcome atau dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui rekomendasi ini, DPRD berharap kinerja setiap OPD ke depan dapat lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.