Pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai masih belum optimal. Komisi dua DPRD Kabupaten Cirebon meminta seluruh SKPD lebih aktif melakukan pendataan dan pengelolaan aset, serta tidak hanya bergantung pada BKAD.
Pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menjadi perhatian DPRD. Sejumlah aset dinilai masih belum tertata, dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait.
Ketua Komisi dua DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, menegaskan BKAD selama ini hanya bertugas melakukan pencatatan administrasi aset. Sementara tanggung jawab pengelolaan, dan pengawasan aset tetap berada pada masing-masing SKPD yang memiliki aset tersebut.
Baca Juga:KNPI Kota Cirebon Panen Perdana Ikan Lele, Dorong Kemandirian Pemuda dan Ketahanan PanganMancing Bersama di Irigasi Sibunder Gerakkan Ekonomi Masyarakat – Video
Menurutnya, persoalan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pengadaan, tetapi juga proses pemeliharaan, pembaruan data hingga penghapusan aset yang sudah tidak digunakan.
Ia menilai masih lemahnya pengelolaan aset di tingkat SKPD membuat sejumlah aset belum tercatat, maupun termanfaatkan secara maksimal.
DPRD Kabupaten Cirebon meminta seluruh SKPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, dan perangkat daerah lainnya, lebih aktif melakukan pendataan serta pengawasan aset agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, dan terukur.