RADARCIREBON.TV – Status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bermasalah hingga ketidaksesuaian data desil ekonomi menjadi keluhan serius para pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Cirebon. Persoalan ini dinilai bisa membuat pekerja dengan kondisi ekonomi terbatas kehilangan akses terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Aspirasi tersebut disampaikan para pengemudi ojol saat menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon. Menanggapi keluhan itu, Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman memastikan pemerintah daerah siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi para pengemudi ojol.
Namun, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat karena sejumlah persoalan berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian. Pria yang akrab disapa Jigus itu menegaskan, Pemkab Cirebon tidak akan mengabaikan berbagai persoalan yang disampaikan para pengemudi ojol. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Baca Juga:Warga di Sumber Ada yang Tak Kenal Nama Bupati dan Wabup – VideoWabup Cirebon Lepas 441 Jamaah Calon Haji – Video
Penghasilan Tak Tetap Jadi Sorotan
Menurut Jigus, audiensi tersebut tidak hanya membahas persoalan jaminan kesehatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan pengemudi ojol dan hubungan mereka dengan perusahaan aplikator. “Teman-teman ojol datang untuk berdiskusi mengenai kesejahteraan dan aplikator. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami komunikasikan dengan kementerian terkait,” ujar Jigus.
Salah satu persoalan utama yang mencuat dalam audiensi tersebut adalah ketidaksesuaian pengelompokan desil dalam pendataan sosial ekonomi masyarakat. Penghasilan pengemudi ojol yang tidak tetap membuat data desil mereka kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Akibatnya, sebagian pengemudi ojol yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Para pengemudi ojol berharap pemerintah daerah dapat membantu memperbaiki data tersebut agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Mereka juga meminta kepastian terkait status kepesertaan BPJS PBI yang selama ini menjadi andalan untuk mengakses layanan kesehatan.
Pemkab Cirebon berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama DPRD Kabupaten Cirebon dan kementerian terkait. Diharapkan dengan adanya pengawalan dari pemerintah daerah, persoalan yang dihadapi para pengemudi ojol dapat segera menemukan solusi terbaik.