Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPJS Ketenagakerjaan di daerah menjadi kunci untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, termasuk melalui subsidi dari pemerintah daerah.
Rp49,3 Miliar Bukan Sekadar Angka
Harjono mengatakan penyaluran santunan sebesar Rp49,3 miliar bukan hanya soal nilai finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja yang membutuhkan perlindungan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:Wajib Tahu! Ternyata Ada 5 Jenis Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Banyak Peserta Belum PahamDedi Mulyadi Akui Kesalahan Pemerintah, Siswa Tak Lolos Negeri Dijanjikan Sekolah Swasta Gratis
Jawa Barat Dinilai Jadi Contoh Perlindungan Pekerja Rentan
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Deny Yusyulian, menyebut langkah yang dilakukan Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Menurutnya, manfaat yang diterima peserta dan ahli waris menjadi bukti bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki dampak nyata dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kabupaten Bogor Perkuat Komitmen Perlindungan Pekerja
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade yang hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Ia menilai program tersebut bukan hanya memberikan santunan ketika risiko kerja terjadi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Melalui koordinasi, sosialisasi, dan edukasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan pembangunan daerah berjalan lebih inklusif.