Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mulai mendalami berbagai laporan masyarakat terkait dugaan persoalan di PDAM Tirta Jati. Mulai dari isu sambungan pelanggan yang diduga tidak sesuai prosedur, hingga perbedaan data tagihan penggunaan air oleh perusahaan industri menjadi perhatian serius dalam rapat kerja bersama jajaran PDAM.Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas sejumlah laporan dan masukan masyarakat terkait kualitas pelayanan PDAM.Dalam rapat tersebut, Komisi II meminta penjelasan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, Direktur Teknik, Kepala Cabang Losari, serta jajaran terkait mengenai sejumlah temuan yang dilaporkan oleh warga.Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama yakni dugaan adanya sambungan pelanggan yang disebut tidak sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai sambungan yang diduga tidak dilengkapi meteran air. Meski pihak PDAM membantah adanya pelanggaran prosedural, DPRD menilai informasi tersebut tetap perlu ditelusuri lebih lanjut.Selain itu, Komisi II juga mengkritik adanya perbedaan data terkait tagihan penggunaan air oleh salah satu perusahaan industri. DPRD mengaku menerima laporan bahwa nilai pembayaran berkisar hingga ratusan juta rupiah, sementara pihak PDAM menyampaikan angka yang berbeda dalam rapat kerja tersebut.Untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berencana segera melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi langsung terhadap sejumlah temuan yang menjadi perhatian publik tersebut.