RADARCIREBON.TV – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada enam orang saksi yang mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan tersebut diajukan di tengah proses penyidikan dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping yang ditangani Bareskrim Polri. Enam saksi itu meminta perlindungan karena perkara yang sedang diusut menyangkut dugaan tindak pidana serius dan melibatkan sejumlah pihak penting.
Ketua LPSK Achmadi membenarkan adanya permohonan perlindungan dari enam saksi tersebut. Ia mengatakan, permohonan itu masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026. Menurut Achmadi, LPSK tidak bisa langsung memberikan perlindungan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi para pemohon.
Baca Juga:Dahlan Iskan Beri Tanggapan Santai Soal Isu Penyadapan LSP: Saya Sudah Merasa LamaHeboh! Selamat Ginting Beberkan Belasan Nama Jenderal Polri yang Disebut Terseret Kasus Penyadapan LSP
LPSK akan mencermati tingkat ancaman yang mungkin dihadapi, kerentanan masing-masing saksi, hingga bentuk perlindungan yang paling tepat untuk diberikan. “Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
LPSK Koordinasi dengan Bareskrim
Achmadi menjelaskan, proses penelaahan permohonan perlindungan dilakukan secara menyeluruh. Salah satu pertimbangan penting adalah sejauh mana keterangan para saksi dibutuhkan dalam proses pengungkapan perkara. Selain itu, LPSK juga akan melihat tingkat ancaman yang dihadapi para saksi serta situasi khusus yang dialami saksi maupun korban.
Dalam menangani permohonan tersebut, LPSK turut berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus dugaan penyadapan ilegal. Langkah koordinasi ini diperlukan agar pemberian perlindungan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Achmadi menyebut, penelaahan tersebut mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga memastikan akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan bertambah seiring dengan perkembangan penyidikan.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari upaya kepolisian mengungkap tuntas kasus yang menyeret sejumlah nama besar, termasuk Listyo Sigit Prabowo.