Sejumlah mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Front Anti Kekirikan (FAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Mereka menyoroti dugaan perilaku tidak etis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, serta mempertanyakan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan tunjangan reses anggota dewan.Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar DPRD Kabupaten Cirebon memberikan sanksi tegas terhadap Wakil Ketua DPRD, Nana Kencanawati. Tuntutan itu muncul setelah beredarnya komentar di media sosial yang dinilai menghina rakyat dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik.Selain menyoroti persoalan etika, FAK juga mempertanyakan besarnya anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Menurut mereka, total anggaran tunjangan tersebut mencapai Rp8,82 miliar dalam satu tahun, atau setara sekitar Rp14,6 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.Massa menilai pemanfaatan tunjangan tersebut belum terlihat secara nyata oleh masyarakat. Mereka juga mempertanyakan besaran tunjangan reses yang dinilai lebih kecil dibandingkan Tunjangan Komunikasi Intensif, padahal reses merupakan salah satu sarana utama bagi anggota dewan untuk turun langsung menyerap aspirasi warga.Juru Bicara FAK, Muhamad Faiz Ibrahim, menyebut kondisi tersebut menjadi paradoks di tengah berbagai persoalan daerah yang belum terselesaikan, mulai dari persoalan TPA Gunung Santri hingga masalah banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon.FAK menegaskan aksi ini bertujuan menuntut kejelasan penggunaan anggaran publik, serta mendorong DPRD agar kembali menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal. Massa berharap pihak DPRD memberikan penjelasan transparan atas tuntutan yang disampaikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara terbuka.