Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu siap diluncurkan pada tiga puluh satu Juli mendatang. Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial, pemerintah daerah se-wilayah Ciayumajakuning, dan instansi terkait untuk memastikan seluruh persiapan operasional berjalan sesuai target.Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu siap diluncurkan pada tiga puluh satu Juli mendatang. Hal ini dipaparkan dalam rapat kordinasi yang digelar di gedung Setda.Rapat koordinasi dihadiri Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman yang mewakili Bupati, Direktur Utama Sekolah Rakyat mewakili Kementerian Sosial, Sekretariat Daerah, Kepala Sekolah Rakyat, serta Dinas Sosial dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Rapat membahas kesiapan pembangunan, penerimaan siswa, hingga koordinasi pelaksanaan program.Pemerintah daerah menyebut keterlambatan operasional bukan disebabkan kendala administrasi, melainkan karena pembangunan fisik yang masih dalam tahap penyelesaian. Seluruh persiapan nonfisik seperti kurikulum, koordinasi dengan kementerian, dan proses seleksi guru secara nasional disebut telah berjalan sesuai rencana.Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon ditargetkan menampung lima ratus empat puluh siswa. Dua ratus tujuh puluh siswa berasal dari Kabupaten Cirebon, sedangkan dua ratus tujuh puluh siswa lainnya merupakan peserta migrasi dari Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka hingga sekolah rakyat di daerah masing-masing beroperasi.Dalam rapat tersebut juga dibahas penyelesaian komunikasi dengan pondok pesantren di sekitar lokasi sekolah. Hasil musyawarah menyatakan siswa tetap diperbolehkan melaksanakan salat jumat di lingkungan pesantren, namun tanpa menggunakan pengeras suara sebagai bentuk kesepahaman dengan lingkungan sekitar.Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kehadiran Sekolah Rakyat mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar ke depan setiap daerah memiliki sekolah rakyat sendiri sehingga siswa dapat menempuh pendidikan di wilayah masing-masing.