Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi dua isu yang mendapat perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Potensi penerimaan dari sektor mineral bukan logam dan batuan, atau MBLB, hingga penguatan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah, Jamkesda, dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, PAD dan peningkatan layanan kesehatan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon menjelang penyusunan kebijakan anggaran daerah tahun 2027.Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengatakan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, atau MBLB masih dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya mekanisme kewenangan yang menempatkan proses perizinan di pemerintah provinsi, sementara penerimaan pajaknya menjadi bagian dari pendapatan daerah. Di sisi lain, penutupan sejumlah lokasi galian C pada 2025 juga turut memengaruhi penerimaan dari sektor tersebut.Selain pendapatan daerah, DPRD turut memberi perhatian pada sektor kesehatan. Menurut Hasan Basori, penerapan sistem penentuan desil perlu diiringi dengan validasi data yang akurat, agar masyarakat yang benar-benar berhak dapat menerima manfaat layanan kesehatan.Menurutnya, ketepatan sasaran program kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Karena itu, pembaruan data penerima manfaat, dan penguatan skema perlindungan kesehatan masyarakat dinilai perlu terus dilakukan.Ia menambahkan, alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Daerah, atau Jamkesda, masih perlu diperkuat. Catatan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.