Menanggapi berkembangnya pembahasan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis pembangunan. Menurutnya, ketika sudah menyangkut wilayah administratif, persoalan itu menyentuh prinsip yang lebih mendasar.
“Menurut saya, adanya masyarakat di luar wilayah Jawa Barat tetapi secara administratif merupakan bagian dari Jawa Barat, itu tidak lain adalah rangkaian sejarah yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi saya tidak sepaham jika yang 2.000 orang ini dilepas begitu saja ke Jawa Tengah,” tegas Bambang.
Ia menilai keberadaan Blok Cantilan sebagai bagian dari Jawa Barat merupakan fakta sejarah yang harus dijaga. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan mengubah batas wilayah, melainkan menghadirkan pembangunan yang mampu menghubungkan masyarakat dengan daerah induknya secara layak.
Baca Juga:DPRD Dorong Penataan Taman Pataraksa Lebih Optimal – VideoDPRD Dorong Penguatan PAD Dan Jamkesda – Video
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya jalan di pusat kota atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari sejauh mana negara mampu menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah paling ujung.
Di tepian Sungai Cisanggarung, sekitar 2.000 warga Blok Cantilan masih menjalani kehidupan dengan keterbatasan akses. Mereka tetap membayar pajak kepada pemerintah, tetap menggunakan identitas sebagai warga Kabupaten Cirebon, dan tetap menjadi bagian dari Jawa Barat. Namun, untuk membawa kendaraan roda empat menuju kampungnya sendiri, mereka harus lebih dulu memasuki provinsi lain.
Satir yang terlontar di ruang paripurna sejatinya bukan tentang melepas wilayah. Satir itu adalah alarm bahwa masih ada sudut Jawa Barat yang menunggu perhatian. Sebab bagi warga Blok Cantilan, harapan mereka sesungguhnya sangat sederhana: sebuah jembatan yang layak, akses jalan yang memadai, dan kehadiran pemerintah yang benar-benar terasa, bukan hanya terdengar dalam pidato-pidato pembangunan.