Akses Sulit Warga Cantilan Tawangsari Jabar, Muncul Wacana Dilepas ke Jateng ! DPRD: Jangan Sampai Dilepas!

Bambang Mujiarto ST
Bambang Mujiarto ST, Anggota DPRD Jawa Barat meminta Gubernur berkonsultasi dwngan seniman, sejarawan dan budayawan terkait penamaan Gedung Negara. DPRD Jawa Barat / radarcirebon.tv
0 Komentar

RADARCIREBON.TV – Di ujung timur Kabupaten Cirebon, tepat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat sebuah kampung yang seolah hidup di antara dua provinsi. Blok Cantilan, Desa Tawangsari, secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Namun ironisnya, untuk mencapai kampung tersebut menggunakan kendaraan roda empat dari pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon, masyarakat justru harus lebih dahulu melintasi wilayah Brebes, Jawa Tengah.

Penyebabnya sederhana, tetapi menyisakan persoalan yang tak kunjung selesai. Blok Cantilan dipisahkan dari wilayah Kabupaten Cirebon oleh Sungai Cisanggarung. Memang tersedia jembatan penghubung, namun hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua. Akibatnya, mobil pribadi, ambulans, kendaraan pengangkut hasil pertanian, hingga kendaraan pelayanan pemerintah harus memutar cukup jauh melalui provinsi tetangga.

Bagi warga, kondisi tersebut bukan lagi cerita baru. Mereka telah bertahun-tahun menjalani kenyataan bahwa akses menuju daerahnya sendiri justru lebih mudah melalui wilayah administrasi lain. Sebuah ironi yang terasa menyakitkan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang terus digaungkan.

Baca Juga:DPRD Dorong Penataan Taman Pataraksa Lebih Optimal – VideoDPRD Dorong Penguatan PAD Dan Jamkesda – Video

Persoalan itu akhirnya mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohanady, menyampaikan kritik dengan gaya satir yang langsung menyita perhatian peserta sidang.

“Akses menuju Blok Cantilan, Desa Tawangsari yang ada 2.000 jiwa itu belum tertangani. Mungkin tidak kalau kita ikhlaskan sebagian saudara-saudara kita itu ke Jawa Tengah, Brebes. Kalau memang kita tidak bisa urus,” ujarnya.

Kalimat itu bukanlah usulan untuk mengubah batas wilayah. Sindiran tersebut justru menjadi gambaran betapa lamanya persoalan akses di wilayah perbatasan dibiarkan tanpa penyelesaian yang nyata. Warga tetap tercatat sebagai masyarakat Jawa Barat, tetapi dalam aktivitas sehari-hari mereka lebih bergantung pada akses dari Jawa Tengah.

Dampaknya tidak hanya dirasakan saat bepergian. Ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan ambulans, ketika hasil panen harus diangkut, atau ketika pemerintah hendak memberikan pelayanan menggunakan kendaraan roda empat, semuanya harus memutar melewati Brebes. Situasi itu membuat jarak terasa lebih panjang, biaya semakin besar, dan waktu terbuang sia-sia.

0 Komentar