Dua Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon diketahui mengikuti seleksi terbuka jabatan di Pemerintah Kabupaten Indramayu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan keikutsertaan kedua ASN merupakan hak masing-masing pegawai dan bukan atas dorongan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Belakangan beredar informasi mengenai dua ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengikuti seleksi mandiri untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Beradasarkan informasi, kedua ASN Pemkab Cirebon tersebut yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Hilmi Rivai dan Uus Sudrajat yang menjabat sebagai Kepala Bagian, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Barjas Setda Pemkab Cirebon.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron membenarkan adanya dua ASN yang mengikuti proses seleksi terbuka tersebut. Imron menjelaskan keikutsertaan dalam seleksi jabatan merupakan bagian dari mekanisme manajemen ASN yang berlaku secara nasional. ASN yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi jabatan di daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:Warga Keluhkan Kerusakan Jalan Adidharma Jadimulia – VideoSetelah Tertunda 15 Tahun RTRW Kuningan Akan Disahkan – Video
Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak memberikan dorongan atau arahan agar ASN berpindah ke pemerintah daerah lain. Menurutnya, keputusan mengikuti seleksi merupakan hak dan keinginan masing-masing pegawai untuk mengembangkan karier.
Terkait beredarnya isu yang mengaitkan keikutsertaan kedua ASN dengan dugaan pelanggaran fake GPS, Imron membantah kaitan tersebut. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran maka masing-masing memiliki data dan proses penanganan tersendiri sehingga tidak dapat dihubungkan dengan keikutsertaan dalam seleksi jabatan.
Bupati juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan rotasi dan mutasi pegawai secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, dengan memberikan kesempatan bagi ASN untuk berkompetisi secara terbuka sesuai jenjang jabatannya.