Puluhan pedagang kaki lima yang tergabung dalam komunitas IPKL mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka mengadukan rencana pembongkaran lapak yang telah disegel dan meminta pemerintah menyediakan solusi atau lokasi relokasi sebelum penertiban dilakukan.
Sekitar 20 hingga 25 pedagang kaki lima yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Kali Lima, IPKL Kesambi, pada Selasa pagi, mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pembongkaran lapak di kawasan Jalan Kesambi yang kini telah di tempel stiker “di segel” oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi disambut oleh Sarifudin selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, yang kemudian langsung menampung berbagai keluhan untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon.
Baca Juga:Warga Keluhkan Kerusakan Jalan Adidharma Jadimulia – VideoSetelah Tertunda 15 Tahun RTRW Kuningan Akan Disahkan – Video
Para pedagang mengaku khawatir kehilangan mata pencaharian setelah lapak mereka disegel sebagai bagian dari tahapan penertiban. Mereka meminta difasilitasi untuk bertemu Wali Kota Cirebon maupun Ketua DPRD guna menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi di lapangan.
Menurut DPRD, proses penertiban sebenarnya telah berlangsung cukup lama melalui tahapan surat peringatan yang diberikan sejak tahun 2025. Namun, para pedagang menilai belum ada solusi konkret terkait relokasi atau tempat usaha pengganti yang dapat menopang kehidupan mereka.
DPRD menilai penataan kawasan memang perlu dilakukan karena trotoar dan ruang milik jalan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Meski demikian, pemerintah juga diminta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, mengingat sebagian pedagang telah berjualan selama puluhan tahun dan menggantungkan kebutuhan keluarga dari usaha tersebut.
Sebagai salah satu alternatif, muncul usulan agar pedagang menggunakan sistem lapak bongkar pasang atau gerobak yang dapat dipindahkan sehingga tidak mengganggu fungsi fasilitas umum. DPRD juga solusi tersebut sebagai salah satu solusi terbaik bagi para pedagang yang terdampak.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan memfasilitasi audiensi antara pedagang dengan pemerintah daerah.