Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk membahas sejumlah persoalan transportasi dan lalu lintas. Mulai dari parkir di badan jalan, parkir liar, rencana pengaktifan kembali Bus Rapid Transit atau BRT, hingga optimalisasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau APIL.
Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan rapat bersama Dinas Perhubungan, Dishub Kota Cirebon. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penataan parkir di badan jalan, rencana pengoperasian kembali Bus Rapid Transit atau BRT, serta optimalisasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) di sejumlah titik.
Dalam kesempatan ini, Dishub Kota Cirebon melaporkan realisasi pendapatan retribusi parkir hingga Juli 2026 telah mencapai 44,8 persen atau sekitar Rp1,7 miliar dari target Rp4 miliar pada tahun anggaran 2026.
Baca Juga:Jalan Rusak Di Desa Rawaurip Dikeluhkan Masyarakat – VideoPetani Garam Cirebon Keluhkan Sepinya Pembeli Saat Panen – Video
Capaian tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD yang mendorong adanya inovasi dan terobosan baru dalam tata kelola perparkiran. DPRD menilai pengelolaan parkir tidak bisa terus menggunakan pola seperti tahun-tahun sebelumnya apabila ingin meningkatkan PAD dari sektor tersebut.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Perhubungan mempelajari sistem transportasi massal yang berhasil diterapkan di daerah lain, seperti Trans Semarang, sebagai referensi dalam upaya mengaktifkan kembali layanan BRT Kota Cirebon yang saat ini belum beroperasi optimal.
Sementara terkait APIL, DPRD meminta Dishub melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kecelakaan, termasuk evaluasi waktu lampu lalu lintas dan pengaturan persimpangan jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di Kota Cirebon.
Komisi I DPRD berharap seluruh program yang dijalankan Dinas Perhubungan dapat memberikan dampak nyata terhadap pelayanan transportasi, keselamatan berlalu lintas, serta peningkatan pendapatan daerah.