Target investasi Kabupaten Cirebon sebesar Rp3,7 triliun pada 2026 menjadi tantangan yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai, kemudahan layanan perizinan menjadi salah satu faktor utama dalam menarik minat investor.Target investasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendorong penguatan sistem pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan.Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau DPMPTSP, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor.Komisi II juga menilai keberadaan mal pelayanan publik perlu terus dioptimalkan agar mampu menjadi pusat layanan berbagai kebutuhan masyarakat, dan pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan hingga penyediaan informasi investasi di Kabupaten Cirebon.Selain peningkatan fasilitas dan layanan, DPRD menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah, koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat proses pelayanan, sekaligus menghilangkan hambatan akibat ego sektoral yang berpotensi mengurangi daya saing daerah.Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kolaborasi lintas instansi, DPRD berharap target investasi sebesar Rp3,7 triliun dapat tercapai. Investasi yang tumbuh diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.