Data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon kini tak lagi hanya berfungsi sebagai administrasi penduduk. Pemerintah daerah memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga transformasi layanan publik berbasis digital agar lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi, menyebut akurasi data kependudukan menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah. Salah satunya untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran dua ribu dua puluh enam.
Selain menyiapkan data peserta didik, Disdukcapil juga terus memperluas kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Sejak tahun dua ribu dua puluh dua, program tersebut telah menjangkau puluhan ribu siswa PAUD, TK, dan SD, serta tahun ini diperluas untuk siswa SMP.
Baca Juga:SPPG Kalianyar Klarifikasi Viral Penolakan MBG Di SDN 1 Gujeg – VideoPembakaran Sampah Picu Kebakaran Ilalang Di Juntinyuat – Video
Di bidang kesehatan, Disdukcapil secara rutin melakukan pemadanan data peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan tepat sasaran.
Disdukcapil juga mempercepat penerbitan akta kelahiran melalui kerja sama dengan lima rumah sakit swasta dan dua rumah sakit daerah. Ke depan, layanan ini akan diperluas ke puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau PONED, agar bayi yang baru lahir dapat langsung memiliki dokumen kependudukan.
Selain itu, Disdukcapil terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Hingga saat ini, pemanfaatan data kependudukan telah terintegrasi dengan lima belas perangkat daerah, melampaui target minimal nasional.