Pemangkasan anggaran yang diterima pemerintah desa menjadi perhatian Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC. Berkurangnya dukungan anggaran tersebut membuat ruang pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terbatas.
Pemangkasan anggaran yang diterima pemerintah desa menjadi perhatian Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC. Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC, Muali mengatakan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan cukup signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar 130 juta rupiah per desa setiap tahun, kini hanya sekitar 40 juta rupiah.
Menurut Muali, anggaran tersebut saat ini lebih banyak dialokasikan untuk penambahan insentif. Kondisi ini membuat pemerintah desa memiliki ruang anggaran yang lebih terbatas untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga:Masjid Al Hidayah Dukuh Semar Perlu Diperhatikan – VideoTruk Kontainer Ludes Terbakar Di Jalan Cirebon Kuningan – Video
Para kuwu berharap, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran bagi desa yang masih memiliki kebutuhan pembangunan, khususnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Muali menyebut, pihaknya telah menanyakan kemungkinan adanya dukungan melalui APBD Kabupaten Cirebon. Namun, pemerintah daerah menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut belum dapat diberikan pada tahun berjalan, dan kemungkinan baru dapat dibahas dalam perubahan APBD tahun 2027.
Hal tersebut berkaitan dengan anggaran tahun 2027 yang telah ditetapkan. Karena itu, peluang adanya dukungan APBD untuk desa masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD. FKKC berharap kebutuhan pembangunan desa tetap dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan perubahan anggaran mendatang.