Desil Berubah Masih Bisa Diperbaiki, Ini Mekanismenya
Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan atau lonjakan pemeringkatan desil yang ditemukan dalam proses konsolidasi saat ini masih dapat diperbaiki. Pemerintah sedang berupaya memutakhirkan data secara bertahap agar pemeringkatan semakin sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Ia juga membantah anggapan yang beredar di masyarakat bahwa warga yang masuk ke dalam desil tinggi langsung dicoret dari daftar penerima bansos. Penetapan penerima bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali berdasarkan hasil pemutakhiran data dari berbagai pihak. Data tersebut kemudian diolah dan diukur oleh BPS sebelum digunakan dalam penyaluran bansos periode berikutnya.
“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” tegas Gus Ipul.
Artinya, warga yang sementara tercatat berada di desil 10 tidak otomatis kehilangan bantuan sosial. Kemensos menyediakan sejumlah jalur bagi masyarakat yang ingin memperbaiki atau mempertanyakan data mereka. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan usul maupun sanggah sekaligus melihat posisi desil dalam DTSEN. Selain itu, jalur lainnya tersedia melalui SIKS-NG yang digunakan oleh operator data di tingkat desa, kelurahan, dan dinas sosial. Warga juga bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk memperoleh bantuan dalam proses pemutakhiran data.
Baca Juga:Cara Cek Desil DTSEN Pakai NIK KTP untuk Tahu Status Penerima Bansos, Begini Langkahnya
“Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah juga terus memperluas digitalisasi perlindungan sosial agar masyarakat lebih mudah mengusulkan penerima bantuan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengajukan diri atau mengusulkan orang lain dengan menyertakan data pendukung. Uji coba digitalisasi bansos sebelumnya dilakukan di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten atau kota. Pemerintah menyiapkan perluasan secara nasional jika pelaksanaan di daerah uji coba berjalan dengan baik.
Nantinya, sistem baru tersebut dapat mencocokkan kelayakan penerima dengan data dari berbagai instansi pemerintah secara otomatis. Masyarakat bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang memberikan jawaban apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak. Jika belum memenuhi syarat, masyarakat juga bisa mengetahui alasannya karena data yang digunakan terhubung dengan berbagai instansi pemerintah. Integrasi data ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos dan subsidi ke depan.