Sejumlah fraksi DPRD, di antaranya NasDem, PDI Perjuangan, PAN, PKS, dan PKB, bahkan telah menyatakan penolakan sejak awal. Sedangkan pertanyaan paling besar kini adalah terkait apakah aset di ujung kontrak benar-benar sebanding dengan beban pembayaran ratusan miliar rupiah yang harus ditanggung Pemkot.