DPRD Kabupaten Cirebon mulai mematangkan sejumlah usulan untuk rancangan awal APBD tahun anggaran 2027. Efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian, mulai dari pengelolaan sampah hingga peluang pengalihan pemeliharaan jalan ke Pemerintah Provinsi. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang anggaran untuk membiayai kebutuhan pembangunan lain yang menjadi prioritas daerah.
DPRD Kabupaten Cirebon mulai mematangkan sejumlah usulan untuk rancangan awal APBD tahun anggaran 2027. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati menyampaikan, pembahasan rancangan awal APBD 2027 menjadi kesempatan bagi masing-masing komisi untuk mengusulkan program sesuai kebutuhan daerah. Sejumlah usulan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penanganan sampah melalui keterlibatan pihak ketiga. Skema ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah, sehingga alokasi anggaran yang ada bisa lebih efisien dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
Baca Juga:Operasi Gabungan Sisir Tempat Kos – VideoPolisi Ringkus 5 Tersangka Pengeroyokan Maut – Video
Selain sampah, efisiensi anggaran juga berpeluang dilakukan melalui pengalihan status jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Dua ruas yang menjadi perhatian yaitu Kanci-Pabuaran dan Gebang-Waled, yang selama ini membutuhkan anggaran pemeliharaan dengan cakupan jalan yang cukup panjang.
Ia menjelaskan, proses pengalihan kedua ruas jalan tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut masih berlangsung. Jika pengalihan direalisasikan, anggaran kabupaten yang sebelumnya digunakan untuk pemeliharaan jalan tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Melalui penyusunan rancangan awal APBD 2027, DPRD berharap berbagai usulan dapat dikaji secara matang dengan mempertimbangkan skala prioritas dan efektivitas anggaran. Dengan demikian, pembiayaan program pembangunan di Kabupaten Cirebon diharapkan semakin optimal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.