RADARCIREBON.TV – Polemik ijazah yang menyeret nama mantan Presiden RI Joko Widodo kembali menjadi perbincangan hangat. Di tengah hiruk-pikuk persoalan hukum yang masih harus diuji melalui mekanisme yang berlaku, banyak pihak menilai ada hal yang mulai terlupakan: adab dan tata krama dalam berpolitik.
Dalam sebuah tulisan opini, Ahmad Sihabudin menyampaikan keprihatinannya menyaksikan bagaimana seorang mantan Presiden diperlakukan di ruang publik. Menurutnya, di negara hukum siapa pun memang bisa diperiksa dan harus tunduk pada proses hukum. Namun, perbedaan politik semestinya tidak membuat masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap jasa dan pengabdian seseorang.
Selama sepuluh tahun memimpin, Joko Widodo telah meninggalkan banyak jejak pembangunan. Mulai dari infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga proyek konektivitas dari Sumatera sampai Papua. Ada pula kebijakan pengambilalihan saham mayoritas Freeport, upaya menyamakan harga BBM di berbagai wilayah, pembubaran Petral, serta sejumlah keputusan politik lainnya yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
Baca Juga:Babak Penentu! Jokowi Akhirnya Buka Suara di Pengadilan, Apakah Roy Suryo dan dr Tifa Bakal Jadi Tersangka?Jokowi Bakal Buka Ijazah SD hingga S1 di Persidangan, Kuasa Hukum: Sega Fitnah Berakhir
Semua kebijakan itu tentu boleh dievaluasi. Ada yang berhasil, ada yang perlu dikritik, dan ada pula yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Sejarah kelak akan memberikan penilaian yang lebih utuh terhadap semua itu. Namun, sepuluh tahun pengabdian seorang presiden tidak semestinya direduksi hanya menjadi satu perkara, satu tuduhan, atau satu lembar dokumen yang sedang dipersoalkan.
Ironisnya, perhatian publik belakangan ini seolah tersedot pada satu benda yang ukurannya tidak seberapa besar, yakni ijazah. Jika ijazah akademik masih bisa diperiksa keasliannya, ijazah adab justru sering kali tidak pernah diperiksa. Padahal, adab dan tata krama adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam berdemokrasi, kebebasan berpendapat memang dijamin. Namun, kebebasan tersebut hendaknya tetap diiringi dengan etika, rasa hormat, dan kesantunan. Mengkritik boleh, tetapi menjatuhkan martabat seseorang di ruang publik tentu bukanlah cerminan bangsa yang beradab.