Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengecam segala bentuk kekerasan seksual. Kasus dugaan pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dinilai menjadi alarm bagi institusi pendidikan dan masyarakat.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, DPPKBP3A Kabupaten Cirebon mengecam segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun verbal termasuk di ruang digital. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dinilai menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menyebut, kekerasan seksual verbal sering dianggap sepele, padahal meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi korban.
Baca Juga:DLH Siapkan Langkah Kolaboratif Atasi Persoalan Sampah – VideoNelayan Di PPN Kejawanan Kesulitan Dapat Bahan Bakar – Video
Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 148 laporan kekerasan di Kabupaten Cirebon, dengan 104 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Namun angka tersebut dinilai masih di bawah kondisi sebenarnya, karena banyak korban yang belum berani melapor.
DPPKBP3A menilai peningkatan laporan bukan semata karena bertambahnya kasus, namun juga menandakan meningkatnya kesadaran korban untuk speak up setelah mendapat edukasi. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, terutama pada jenjang SMP dan SMA yang dinilai rentan terhadap kekerasan seksual verbal.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa, serta menyediakan layanan pengaduan melalui SAPA 129 dan unit PPA.
DPPKBP3A mengimbau masyarakat, untuk tidak diam dan berani melaporkan jika mengetahui atau mengalami kekerasan seksual. Serta mendorong semua lembaga untuk memperkuat sistem pencegahan.