RADARCIREBON.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah persoalan serius dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan kajian dan monitoring mendalam. Program yang memiliki skala besar dengan dukungan anggaran signifikan ini dinilai belum diimbangi dengan sistem regulasi, tata kelola, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan berbagai risiko, mulai dari lemahnya akuntabilitas, konflik kepentingan, hingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK menilai perlu adanya pembenahan menyeluruh agar program prioritas nasional ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa temuan ini menjadi dasar bagi lembaganya untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kepentingan. Harapannya, program MBG bisa diperkuat dari sisi sistem dan pelaksanaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
8 Temuan Masalah dalam Tata Kelola Program MBG
Baca Juga:Cara Daftar dan Biaya Nobar Piala Dunia 2026 untuk UMKM, Peluang Untung BesarDaftar 4 Tim Lolos Grand Final Proliga 2026: LavAni hingga Megawati Siap Rebut Gelar
Berikut delapan poin utama yang menjadi sorotan KPK dalam pelaksanaan program MBG:
1. Regulasi belum memadai Aturan pelaksanaan program dinilai belum lengkap, terutama dalam mengatur koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2. Mekanisme bantuan berpotensi tidak efisien Skema Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai memperpanjang birokrasi, membuka peluang rente, serta mengurangi alokasi anggaran untuk bahan pangan.
3. Pendekatan terlalu sentralistik Dominasi satu lembaga dalam pelaksanaan program berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dan melemahkan sistem pengawasan.
4. Potensi konflik kepentingan tinggi Penentuan mitra dapur atau SPPG dinilai rawan konflik kepentingan akibat kewenangan yang terpusat dan SOP yang belum jelas.
5. Transparansi dan akuntabilitas lemah Proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan masih dinilai belum transparan.
6. Standar dapur belum terpenuhi Banyak dapur MBG yang tidak memenuhi standar teknis, bahkan berdampak pada kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Baca Juga:Kapan PIP 2026 Cair? Cek Jadwal Resmi dan Besaran Dana untuk SD, SMP, SMARamalan Zodiak Virgo Sabtu, 18 April 2026: Beban Bertambah, Virgo Harus Pandai Jaga Keseimbangan
7. Pengawasan keamanan pangan belum optimal Minimnya keterlibatan instansi seperti Dinas Kesehatan dan BPOM membuat pengawasan kualitas makanan belum maksimal.
8. Belum ada indikator keberhasilan yang jelas Program ini belum memiliki ukuran kinerja yang terukur, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk baseline status gizi penerima manfaat.