Rekomendasi Perbaikan dari KPK
Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah didorong segera menyusun regulasi yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, guna memperjelas tata kelola program dari hulu ke hilir.
Kedua, mekanisme penyaluran melalui Bantuan Pemerintah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan inefisiensi dan potensi penyimpangan anggaran. Selain itu, KPK juga mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam pelaksanaan program.
Rekomendasi lainnya mencakup penegasan standar operasional dalam penentuan mitra, peningkatan transparansi proses seleksi, serta penguatan sistem pelaporan keuangan untuk mencegah praktik penyimpangan.
Baca Juga:Cara Daftar dan Biaya Nobar Piala Dunia 2026 untuk UMKM, Peluang Untung BesarDaftar 4 Tim Lolos Grand Final Proliga 2026: LavAni hingga Megawati Siap Rebut Gelar
Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan harus diperkuat melalui keterlibatan aktif instansi terkait, termasuk dalam proses sertifikasi dan inspeksi dapur. KPK juga menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan program yang terukur sebagai dasar evaluasi berkelanjutan.
Dengan berbagai temuan dan rekomendasi tersebut, KPK berharap tata kelola program MBG dapat diperbaiki secara menyeluruh sehingga mampu memberikan manfaat optimal sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.