Ratusan aliansi BEM Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon dengan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Massa aksi menyoroti optimalisasi distribusi BBM bersubsidi, efisiensi penggunaan APBN, evaluasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga peninjauan kembali regulasi yang dinilai berdampak terhadap supremasi sipil.
Ratusan mahasiswa lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon yang digelar pada Senin sore. Aksi yang tergabung dalam aliansi BEM Cirebon Raya ini berlangsung dengan kondusif setelah para aksi bertemu dan berdiskusi dengan salah satu wakil rakyat.
Berbagai aspirasi dan orasi di sampaikan oleh para aksi terkait kebijakan pemerintah pusat. Koordinator pusat aliansi BEM Cirebon Raya, Egi Dwi Septian menjelaskan, terdapat beberapa isu utama yang menjadi perhatian para aksi demonstran.
Baca Juga:Wacana TPS Terpadu Lemahabang Masih Menunggu Kajian – VideoDPKPP Gerak Cepat Tangani Hunian Tak Layak Huni di Kemantren – Video
Menurutnya, tuntutan pertama berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya pertalite. Ia menilai meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari pertamax ke pertalite membuat distribusi BBM subsidi perlu mendapat perhatian lebih agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di lapangan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam aksinya, mahasiswa turut meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dinilai tidak optimal.
Tidak hanya itu, aliansi BEM Cirebon Raya juga meminta evaluasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program tersebut serta penggunaan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah.
Di bidang tata kelola pemerintahan, massa aksi menyuarakan pentingnya menjaga supremasi sipil dengan meminta peninjauan kembali sejumlah regulasi, termasuk undang-undang dwi fungsi TNI-Polri yang menurut mereka perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi yang disampaikan, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program serta kebijakan yang menjadi sorotan publik.