Komisi Dua DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD, tanpa memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah.
Komisi Dua DPRD Kota Cirebon menegaskan bahwa kondisi seluruh BUMD saat ini memerlukan pembenahan serius. Pasalnya, hingga kini kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim, sedangkan sejumlah perusahaan daerah justru masih bergantung pada dukungan pemerintah.
Komisi Dua DPRD Kota Cirebon menyebut ditengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari dua ratus miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi II menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekadar mempertahankan kelangsungan usaha, yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas.
Baca Juga:177 Blangko Buku Nikah Dicuri, Kemenag Blokir Nomor Seri Cegah Penyalahgunaan – VideoAktivis Alamku Dukung Kejari Usut Masalah Tunjangan DPRD – Video
Direksi BUMD yang baru dipilih Walikota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi Dua menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
Sementara, dalam waktu dekat, Komisi Dua berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan, namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Dilain sisi, Komisi Dua juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh dewan.
Komisi II DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru disejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah, sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.