Rapat Paripurna DPRD kabupaten Cirebon dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai berbagai masukan dan evaluasi. Selain mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya dampak nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.Rapat Paripurna DPRD kabupaten Cirebon membahas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta aspirasi terkait pelaksanaan anggaran daerah selama setahun terakhir.Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon, Hasan Basori, mengatakan pemandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbagai catatan yang disampaikan menjadi bentuk evaluasi sekaligus masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup hanya diukur dari tertib administrasi dan pengelolaan keuangan semata.DPRD menilai, pertanggungjawaban APBD harus mampu menunjukkan keterkaitan antara pengelolaan anggaran yang baik dengan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Efektivitas penggunaan anggaran perlu tercermin melalui peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan daerah.Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi juga mencatat masih adanya pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan jaminan kesehatan, serta sektor pendidikan. Masukan dan kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Cirebon.