RADARCIREBON.TV – Persiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon memasuki tahap final. Sebanyak 270 siswa dari keluarga kurang mampu akan mulai menempati asrama pada 11-13 Juli 2026 mendatang.
Rapat koordinasi lintas perangkat daerah digelar Selasa (30/6/2026) untuk mematangkan kesiapan, sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial RI. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, mewakili Bupati menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan jadwal operasional Sekolah Rakyat secara nasional.
“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial agar seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan tepat waktu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,” ujar Hendra.
Baca Juga:Viral! Alat Kelamin Pria di Kuningan Tersangkut Botol, Damkar Turun TanganEvent Wisata Cirebon Minggu Ini: Plesiran Ngangge QRIS & Festival Budaya
Kuota 270 Siswa, Seleksi Sepenuhnya dari Pusat
Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan pendidikan untuk tiga jenjang: SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang menampung 90 siswa, sehingga total 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama . Setiap jenjang terdiri dari tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas .
Menariknya, proses seleksi peserta didik merupakan wewenang penuh Kementerian Sosial. Pemerintah daerah tidak terlibat dalam rekrutmen maupun penetapan peserta, melainkan hanya bertugas memberikan dukungan operasional agar penyelenggaraan berjalan optimal.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 570 anak dari keluarga miskin ekstrem berminat, namun karena keterbatasan kuota, hanya 270 yang diterima. Sisanya akan masuk daftar tunggu untuk tahun berikutnya .
Guru Tamu dari PPPK, Target Ditetapkan 1-5 Juli
Salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah pemenuhan tenaga pendidik. Karena proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial belum rampung, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyiapkan guru tamu atau guru sementara.
Dinas Pendidikan bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat telah memetakan kebutuhan guru di setiap jenjang. Kebutuhan tersebut meliputi guru kelas untuk SD, guru mata pelajaran untuk SMP dan SMA, serta guru Pendidikan Jasmani.
Jenjang SD membutuhkan lima guru tamu, sedangkan SMP dan SMA masing-masing membutuhkan sekitar 15 guru sesuai mata pelajaran. Seluruh nama guru ditargetkan sudah ditetapkan pada 1-5 Juli 2026, dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).