Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon membahas besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) dalam menjalankan tugas pembinaan serta pengawasan koperasi maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama Diskop UKM Kabupaten Cirebon.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, mengatakan bahwa dinas tersebut menghadapi tantangan lapangan yang tidak ringan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan alokasi pagu anggaran yang terbatas, yakni sekitar Rp7,48 miliar, instansi ini dituntut untuk mengawasi sekaligus membina ratusan lembaga koperasi serta ratusan ribu pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data struktural yang disampaikan dalam rapat kerja, saat ini terdapat 767 koperasi yang terdaftar resmi, serta sekitar 179 ribu pelaku UMKM yang menjadi sasaran program pembinaan. Jumlah yang sangat masif tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penguatan program pendampingan, pengawasan kepatuhan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Baca Juga:Reses, Prof Rokhmin Dahuri Serap Aspirasi Warga Kota Cirebon – VideoAntrean Kendaraan Di SPBU Mengular – Video
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berharap berbagai program strategis yang dijalankan oleh Diskop UKM dapat semakin menstimulus pertumbuhan ekonomi kerakyatan di akar rumput. Langkah optimalisasi pembinaan terhadap sektor koperasi dan UMKM ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan daya saing pasar usaha masyarakat, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi daerah.