Porsi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini masih berada di atas tiga puluh persen dari total APBD. Angka itu masih melampaui batas maksimal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meski demikian, menurutnya, ketentuan tersebut baru akan diberlakukan secara penuh mulai tahun dua ribu dua puluh tujuh sehingga belum mempengaruhi kemampuan daerah membayar gaji ASN.
Di tengah mencuatnya peringatan Menteri Keuangan bahwa sekitar empat ratus sembilan puluh pemerintah daerah berpotensi mengalami kesulitan membayar belanja pegawai, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di daerahnya. BKAD menegaskan pembayaran gaji ASN tetap aman karena telah dianggarkan dalam APBD dua ribu dua puluh enam, meski porsi belanja pegawai masih berada di atas batas tiga puluh persen. Pernyataan Menteri Keuangan mengenai sekitar empat ratus sembilan puluh pemerintah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar belanja pegawai memicu perhatian di berbagai daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan kondisi fiskal daerah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardhana, menegaskan penyusunan APBD dua ribu dua puluh enam telah memperhitungkan kebutuhan riil belanja pegawai. Dengan perhitungan tersebut, Pemkab Cirebon meyakini tidak ada potensi gagal membayar gaji ASN seperti yang dikhawatirkan dalam isu nasional.
Baca Juga:Herman Khaeron Dorong UMKM Naik Kelas – Video317 Objek Jadi Sasaran Penertiban Disepanjang Jalan Kesambi – Video
Namun, di balik jaminan tersebut, Yuyun mengakui kondisi ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Cirebon. Meski saat ini gaji ASN dipastikan tetap aman, pemerintah daerah tetap dituntut menata struktur belanja agar mampu memenuhi batas maksimal belanja pegawai saat aturan tersebut mulai berlaku penuh pada tahun dua ribu dua puluh tujuh.
Yuyun menilai daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar belanja pegawai kemungkinan menyusun alokasi anggaran di bawah kebutuhan riil. Sementara di Kabupaten Cirebon, belanja pegawai diklaim sudah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pembayaran gaji ASN tetap terjamin.
Terkait rencana pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar dua puluh koma lima triliun rupiah bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal, BKAD mengaku masih menunggu petunjuk teknis mengenai kriteria penerima bantuan. Pemkab Cirebon juga berharap pembiayaan gaji PPPK ke depan dapat ditanggung pemerintah pusat agar beban belanja pegawai daerah semakin ringan.