Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebut data penerima bantuan sosial masih perlu dibenahi. Pengakuan ini menjadi sorotan, sebab data menjadi pintu utama penentuan siapa yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Di Kabupaten Cirebon, persoalan ini kembali disorot menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengaku pemerintah daerah masih perlu membenahi data penerima bansos, agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
Bupati Imron menyebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon masih harus membenahi data masyarakat. Dinas Sosial diminta terus memutakhirkan data, termasuk data yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan. Warga yang harsunya menerima bantuan justru terlewat, sementara mereka yang tidak lagi berhak masih tercatat sebagai penerima.
Baca Juga:DPRD Indramayu Setujui KUA-PPAS APBD 2027 – VideoKakek 65 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Didalam Rumah – Video
Bantuan sosial seharusnya menjadi penopang bagi warga yang memang membutuhkan. Namun, ketika data penerima tidak akurat, bantuan bisa saja salah sasaran, sementara warga yang seharusnya menerima justru terlewat.
Pemkab Cirebon menyebut, perbaikan data juga dibutuhkan agar data daerah bisa terhubung dan selaras dengan data pemerintah pusat.
Janji memperbaiki data tentu menjadi kabar baik. Namun, tantangannya adalah memastikan pemutakhiran data benar-benar terjadi di lapangan, bukan sekadar perbaikan administrasi.
Sebab, di balik data yang tidak tepat, ada hak masyarakat yang bisa hilang. Salah satunya seperti yang diungkap Udin, buruh lepas berusia 64 tahun, yang mengeluhkan bantuan belum merata dan informasi program pemerintah yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan, persoalan bansos bukan hanya tentang menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah dari program sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Di momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut tidak hanya menjanjikan perbaikan data. Yang lebih penting, masyarakat menunggu bukti, bahwa tidak ada lagi warga miskin yang terlewat hanya karena data yang tidak terbarui.