DPRD Kabupaten Cirebon mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kehadiran regulasi ini dinilai penting untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap pendataan, penetapan, hingga perlindungan ratusan objek yang memiliki potensi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Cirebon.
DPRD Kabupaten Cirebon mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, mengatakan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki banyak objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun hingga saat ini, baru delapan objek yang telah resmi memperoleh status sebagai cagar budaya.
Sementara itu, masih terdapat ratusan objek lainnya yang memiliki potensi sebagai cagar budaya namun belum memiliki status resmi. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi DPRD Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah untuk mendorong penyusunan Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Melalui ekspose Raperda tersebut, DPRD juga membuka ruang untuk menghimpun berbagai masukan dari perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Baca Juga:Meriah, Ratusan Warga Hadiri Festival Serabi Kec. Kesambi – Video1.074 KK Di Arjawinangun Terima Bantuan Pangan – Video
Ia menilai, keberadaan perda nantinya dapat mendukung proses inventarisasi dan perlindungan terhadap objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dengan pendataan dan penetapan yang lebih terarah, keberadaan warisan budaya daerah diharapkan memiliki kepastian dalam upaya perlindungan dan pengelolaannya.
Ia menambahkan, cagar budaya tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan, agar tidak hilang maupun diklaim oleh pihak lain.
Salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Cirebon adalah Makam Sunan Gunung Jati. Keberadaan situs tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah sekaligus identitas daerah, sehingga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi salah satu agenda yang terus didorong melalui pembentukan regulasi daerah.