Pasca keracunan makan bergizi gratis di SPPG 05 Kalijaga, pengawasan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Cirebon kini diperketat. 48 SPPG yang melayani sekitar 121 ribu penerima manfaat diminta memperbaiki standar operasional prosedur, termasuk jaminan keamanan pangan dan kelayakan fasilitas.
Kasus keracunan makan bergizi gratis di SPPG 05 Kalijaga menjadi peringatan keras bagi pengelola program MBG di Kota Cirebon. Pasalnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan administrasi, tetapi harus dipastikan berjalan dalam setiap proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, mengaku telah meminta seluruh kepala SPPG dan pengelola menandatangani pakta integritas, yang berlangsung di DPRD Kota Cirebon. Dari total 48 SPPG yang beroperasi, pengawasan menjadi hal krusial karena program ini menjangkau sekitar 121 ribu penerima manfaat.
Baca Juga:Komplotan Pencuri Kabel Diringkus Polisi – Video3 ASN Dilantik Walikota, Salah Satunya Mengisi Jabatan Sekretaris Disdukcapil – Video
Yoga menegaskan, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara rutin, termasuk tindakan tegas terhadap pengelola atau kepala SPPG yang tidak menjalankan komitmen.
Sementara, Ketua DPRD Kota Andri Sulistio menekankan agar penandatanganan pakta integritas ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Terlebih ada enam poin yang sudah disepakati bersama, diantaranya agar SPPG tidak lagi memproses bahan makanan dari luar yang tidak diketahui prosesnya.
Di lain sisi, hasil investigasi dugaan keracunan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah belum rampung, sehingga belum ada keputusan terkait kelanjutan operasional SPPG 04 Kalijaga.
Di sisi lain, pihak SPPG disebut masih menanggung biaya pengobatan warga terdampak, termasuk penggantian biaya bagi warga yang telah membayar pengobatan secara mandiri.
Pengetatan SOP kini menjadi tuntutan, agar program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan penerima manfaat ini tidak kembali menimbulkan persoalan kesehatan.