Aliansi Gugatan Rakyat Cirebon (GRC) melayangkan surat pengaduan resmi terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Kopi Luhur kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
Tindakan ini menjadi bukti kegigihan warga dan mahasiswa dalam memperjuangkan lingkungan yang lebih sehat, setelah berulang kali aduan di tingkat daerah tak kunjung mendapat respons serius.
Surat pengaduan dari Aliansi Gugatan Rakyat Cirebon (GRC) dilayangkan langsung ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Jakarta Timur. Langkah ini ditempuh setelah berbagai upaya dialog dan surat terbuka kepada Wali Kota Cirebon, belum membuahkan tindakan nyata jangka panjang terkait masalah TPA Kopi Luhur.
Baca Juga:Objek Wisata Desa Cibuntu Tawarkan Keasrian Alam Dan Keunggulan Desa Mandiri – VideoTim Relawan Reresik Masjid Bersihkan Masjid Assa'diyah Terdampak Angin Kencang – Video
TPA yang selama ini menjadi tempat penampungan sampah utama Kota Cirebon, dinilai menyumbang dampak pencemaran lingkungan di sekitar kawasan Argasunya. Warga mengeluh atas bau tak sedap, dugaan pencemaran air tanah, serta penurunan kualitas udara yang semakin meresahkan.
Dalam suratnya, aliansi melampirkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Mereka juga mengacu pada berbagai peraturan turunannya, seperti Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, PP Nomor 22 Tahun 2021, hingga Perwali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Pihak aliansi menegaskan, langkah ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi upaya hukum dan moral untuk meminta negara hadir dalam pengelolaan sampah yang berkeadilan.
Surat pengaduan ini telah diterima secara resmi oleh pihak BPLH. Kini Aliansi Gugatan Rakyat Cirebon tinggal menunggu tanggapan dan tindak lanjut dari instansi terkait.
Warga berharap, perjuangan panjang ini tak lagi dianggap angin lalu, karena di balik tumpukan sampah di Kopi Luhur, ada napas manusia dan hak hidup yang sedang dipertaruhkan. Selain itu, mereka mendorong Pemerintah Daerah agar transparan dalam laporan pengelolaan limbah dan anggaran TPA.