Di balik capaian positif opini Wajar Tanpa Pengecualian dan pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan sejauh mana peran APBD dalam mendorong peningkatan tersebut. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan anggaran daerah.
Di balik capaian positif opini Wajar Tanpa Pengecualian dan pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan sejauh mana peran APBD dalam mendorong peningkatan tersebut. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan anggaran daerah.
Sejumlah indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, di antaranya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau WTP, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,4 persen. Angka ini bahkan disebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Pertanyakan Perpanjangan SK, Alumni Desak Rektor Segera Gelar Mubes Ikatan Alumni UGJBayi Baru Lahir Dibuang Ke Sungai – Video
Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menegaskan bahwa capaian tersebut perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Menurutnya, DPRD ingin memastikan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dipengaruhi oleh kebijakan anggaran daerah, atau justru didorong faktor lain, seperti stimulus dari pemerintah pusat maupun peran sektor swasta.
Ke depan, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan serta memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan anggaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan APBD dapat berjalan lebih efektif dalam mendorong pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.