DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih belum tergarap maksimal adalah retribusi parkir yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah terus menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Di tengah tantangan berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah didorong untuk lebih serius menggali potensi PAD dari berbagai sektor.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyebut optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui Bapenda, dan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan harus menjadi prioritas. Menurutnya, potensi parkir masih belum memberikan kontribusi yang sebanding dengan jumlah titik parkir yang tersedia.
Baca Juga:Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, Indocement Perkuat Pelestarian Habitat Satwa – VideoDPRD Kabupaten Cirebon Dorong Optimalisasi PAD – Video
Berdasarkan hasil perhitungan, target retribusi parkir sebesar Rp1,6 miliar dinilai belum mencerminkan potensi riil di lapangan. Dengan lebih dari 330 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Cirebon, rata-rata kontribusi setiap lokasi dinilai masih rendah.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik parkir, memperkuat sistem pengawasan, serta mengevaluasi mekanisme pemungutan retribusi agar kebocoran pendapatan dapat diminimalkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal.
Selain sektor parkir, DPRD juga meminta setiap perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak maupun retribusi, agar terus melakukan inovasi dan optimalisasi pendapatan. Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel, PAD diharapkan mampu menjadi penopang utama pembangunan, serta mengurangi ketergantungan Kabupaten Cirebon terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.