DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperkuat pembinaan pelaku UMKM agar mampu bersaing di era digital. Dalam pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2027, DPRD menilai program pembinaan perlu menghasilkan dampak nyata, terutama dalam memperluas akses pemasaran melalui platform digital.
Pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon, turut membahas upaya penguatan sektor UMKM di tengah pesatnya perkembangan perdagangan digital. DPRD menilai, transformasi digital menjadi langkah penting agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, meminta Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya berfokus pada pembinaan secara administratif, tetapi juga memastikan pelaku UMKM mampu memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran. Menurutnya. Pembinaan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha.
Baca Juga:DPRD Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik – VideoLayanan Di MPP Kabupaten Cirebon Belum Sepenuhnya Terintegrasi – Video
Selain itu, DPRD menilai masih banyak potensi usaha lokal yang belum tergarap secara optimal melalui pemasaran digital. Berbagai usaha masyarakat, termasuk pedagang tradisional di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon, dinilai memiliki peluang berkembang apabila didukung dengan pendampingan dalam pemasaran berbasis daring.
DPRD juga mendorong agar potensi usaha masyarakat di tingkat desa dapat dikemas lebih menarik, dan dipasarkan melalui platform digital. Menurutnya, produk-produk lokal memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, apabila didukung dengan strategi pemasaran yang mengikuti perkembangan teknologi.
Melalui penguatan literasi digital, pendampingan usaha, serta akses terhadap platform penjualan online, DPRD berharap, pelaku UMKM Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pangsa pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, dan berkelanjutan.