Kalangan pemuda di Desa Japura Kidul, Kabupaten Cirebon melaksanakan kajian publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun kegiatan yang bertujuan mendorong transparansi penggunaan dana desa tidak dihadiri satu pun perwakilan pemerintah desa.
Cara berbeda dilakukan para pemuda Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon untuk menyoroti dan mengkritisi penggunaan anggaran desa Japura Kidul khususnya APBDes tahun 2025. Para pemuda yang menamai diri sebagai Tumpur Foundation ini, bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar dapat diawasi secara partisipatif oleh masyarakat. Mirisnya, para pemuda juga menemukan adanya perubahan data penggunaan APBDes 2025 di aplikasi sebelum kajian dilaksanakan, padahal sebelumnya terdapat selisih sekitar 400 juta rupiah.
Namun kajian yang bertujuan untuk diskusi dan keterbukaan informasi yang mengundang seluruh pihak ini, justru tidak dihadiri oleh satu pun perwakilan Pemerintah Desa Japura Kidul. Ketidakhadiran pemerintah desa memunculkan kekecewaan peserta kajian, sejumlah warga menilai kuwu dan pemerintah desa terkesan menghindari ruang dialog dan klarifikasi terhadap berbagai pertanyaan mengenai penggunaan anggaran desa.
Baca Juga:Ketentuan PPh 22 Persen Hanya Untuk WP Dengan Omset Lebih Dari 4,8 Miliar – VideoGaji 13 Bagi ASN Kota Cirebon Tertunda – Video
Dalam dialog terbuka ini, Tumpur Foundation menjelaskan kajian dilakukan berdasarkan data keterbukaan informasi publik dengan pendekatan regulasi, standar harga satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Cirebon. Sejumlah pos anggaran menjadi sorotan forum, di antaranya anggaran penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes sebesar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah per tahun, program Bina Keluarga Balita sebesar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah, serta insentif dan operasional RT RW sebesar lima puluh empat juta rupiah.
Peserta kajian juga menyoroti program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yakni pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah, pemetaan dan analisis kemiskinan desa, hingga penyelenggaraan informasi publik desa yang dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci terkait output dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sementara, forum juga mempertanyakan penyertaan modal BUMDes sebesar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah yang dalam data analisis tercatat memiliki realisasi minus. Tumpur Foundation menegaskan kajian ini bukan bentuk tuduhan kepada pemerintah desa, melainkan bagian dari kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan uang publik agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.