DPRD Kota Cirebon mendukung penuh upaya pengaktifan kembali layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang selama ini mangkrak. Namun, pihak dewan mengingatkan dengan tegas agar Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan kajian yang matang dan komprehensif sebelum program dijalankan, sehingga operasional bus tidak kembali mengalami kegagalan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti keberadaan armada BRT yang saat ini terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dewan menilai aset berharga milik pemerintah daerah tersebut harus dikelola dengan baik sebagai penunjang fasilitas publik dan tidak dibiarkan begitu saja menjadi besi tua.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon menyebutkan bahwa pengaktifan kembali tata kelola BRT menjadi tantangan besar bagi Kepala Dinas Perhubungan yang baru. Menurutnya, manajemen operasional BRT harus belajar dari pengalaman kelam sebelumnya yang terbukti tidak mampu bertahan secara berkelanjutan (sustainable), meskipun kala itu telah diguyur dukungan anggaran yang besar dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Harga Cabai Di Pasar Melambung, Petani Hanya Jual Rp17.000/Kg – VideoPemkot Genjot Pendapatan Asli Daerah – Video
DPRD menegaskan bahwa moda transportasi massal BRT ini memang tidak harus sepenuhnya berorientasi pada pencarian keuntungan finansial (profit oriented). Namun, hasil operasionalnya setidaknya harus mampu menutupi biaya operasional dasar (BOD) sehari-hari, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM), biaya perawatan rutin, hingga pergantian suku cadang, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada suntikan dana APBD setiap tahunnya.
Terkait rencana peralihan pengelolaan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dewan meminta adanya studi kelayakan yang mendalam. Mulai dari pemetaan penentuan rute koridor, segmentasi pasar konsumen, penyesuaian besaran tarif yang terjangkau, hingga proyeksi kalkulasi pendapatan dan kebutuhan operasional harus dihitung secara matang di atas kertas.
Dewan mengkhawatirkan jika program pengaktifan ini dipaksakan berjalan tanpa perencanaan bisnis (business plan) yang jelas, BRT akan kembali mengalami nasib serupa, yakni hanya beroperasi sesaat lalu mati suri karena persoalan defisit pembiayaan dan rendahnya tingkat okupansi penumpang.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Cirebon mengagendakan rapat kerja sekaligus kunjungan spesifik langsung ke kantor Dinas Perhubungan. DPRD akan mengecek fisik kondisi armada, mendata kendaraan yang masih layak jalan, menghitung kebutuhan anggaran riil, serta mempelajari draf rencana teknis pengoperasian BRT agar program tersebut dapat berjalan jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat Kota Cirebon.