Prof. Rokhmin Dahuri “Pemerintah Harus Gercep Hadapi Kemarau Panjang 2026” – Video

Prof. Rokhmin Dahuri “Pemerintah Harus Gercep Hadapi Kemarau Panjang 2026”
0 Komentar

Peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal kemarau panjang 2026 ternyata terbukti. Sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon mulai merasakan dampaknya, khususnya bagi petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat VIII, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menyebut pemerintah sudah berupaya membuat tandon air dan memperbaiki embung-embung. Namun langkah itu dinilai datang terlambat.

Hal tersebut diungkapkan Prof. Rokhmin Dahuri saat menyapa warga di wilayah timur Cirebon, Selasa 22 Juli 2026. “Sejak awal BMKG sudah memperingatkan akan ada kemarau panjang di tahun 2026. Sayangnya mitigasi dan antisipasinya terlambat. Tandon air baru dibuat, embung baru diperbaiki saat kemarau sudah di depan mata.”

Baca Juga:Tunjangan DPRD & Optimalisasi Pajak Libatkan APH Jadi Sorotan – VideoPotret Pilu Sulitnya Akses Warga Kampung Pecantilan Tawangsari – Video

Menurutnya, ketergantungan petani pada komoditas padi menjadi kendala utama saat musim kemarau. Saat air sulit, gagal panen tidak bisa dihindari dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta pendapatan petani.

Selain itu, keterlambatan pembangunan infrastruktur air seperti tandon dan perbaikan embung membuat petani tidak punya cadangan air saat dibutuhkan. Padahal sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung di 7 lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Prof. Rokhmin meminta pemerintah untuk bergerak cepat atau “gercep” agar target swasembada pangan nasional dapat terwujud. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada padi.

Warga jangan hanya tergantung pada padi. Karena terdapat alternatif pangan karbohidrat lain yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Seperti sagu dan talas, tanaman alternatif yang bisa menjadi solusi pangan di tengah kemarau.

Ia berharap ke depan, pemerintah daerah bersama kementerian terkait segera mempercepat pembangunan infrastruktur air, sekaligus mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

Karena kedaulatan pangan bukan hanya soal beras di lumbung. Tapi juga soal keberanian kita bertani dengan cara baru, makan dengan menu baru, dan berpikir dengan cara baru. Jika terlambat mengantisipasi hari ini, maka lapar akan datang lebih cepat dari yang diharapkan.

0 Komentar