Di balik persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon, masih terdapat sejumlah proses administrasi yang belum rampung. Selain kepala sekolah dan guru yang masih menunggu Surat Keputusan atau SK, pemerintah juga memutuskan mengundurkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik.
Di balik persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon, masih terdapat sejumlah proses administrasi yang belum rampung.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, menjelaskan hingga saat ini dirinya maupun guru tetap belum menerima surat keputusan pengangkatan dari pemerintah pusat. Seluruh tenaga pendidik masih berstatus hasil seleksi dan menunggu penerbitan SK.
Baca Juga:DPRD Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik – VideoLayanan Di MPP Kabupaten Cirebon Belum Sepenuhnya Terintegrasi – Video
Untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan, sekolah rakyat sementara akan diperkuat oleh dua puluh tiga guru bantu yang berasal dari satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Sementara tenaga kebersihan dan keamanan dibantu personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana.
Adapun pendampingan peserta didik di asrama dilakukan oleh wali asuh dari Program Keluarga Harapan atau PKH. Setiap satu orang wali asuh akan mendampingi sekitar sepuluh siswa untuk memastikan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kondisi psikologis anak berjalan dengan baik.
Selain faktor administrasi, kondisi lingkungan sekolah yang masih berdebu akibat penyelesaian pembangunan menjadi pertimbangan utama penundaan MPLS. Pemerintah tidak ingin peserta didik mengalami gangguan kesehatan atau trauma akibat lingkungan yang belum sepenuhnya siap.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas, lingkungan, serta dukungan tenaga pendidik dapat siap sebelum MPLS dimulai pada lima belas Agustus mendatang. Dengan skema tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan dan pendampingan yang optimal bagi seluruh peserta didik.