Ratusan calon jamaah haji dan umrah di Kabupaten Cirebon mengikuti sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Dalam kegiatan ini, Anggota Komisi Delapan DPR RI menekankan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini sebagai syarat utama keberangkatan haji.
Anggota DPR RI Komisi Delapan Fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Barat Delapan Haji Satori melaksanakan kunjungan kerja perseorangan masa reses bekerja sama dengan Direktorat Bina Haji dan Umrah Reguler di Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang diikuti KBIHU serta ratusan calon jamaah haji dan umrah dari berbagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.
Perwakilan Direktorat Bina Haji dan Umrah Reguler Salamun Ali Mafaz menjelaskan bahwa calon jamaah kini wajib memenuhi syarat istitoah kesehatan sebelum dapat melakukan pelunasan biaya haji. Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati memilih biro perjalanan umrah maupun haji khusus, serta memastikan legalitas travel melalui KBIHU atau mitra resmi pemerintah untuk menghindari penipuan.
Baca Juga:DPRD Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik – Video‎Layanan Di MPP Kabupaten Cirebon Belum Sepenuhnya Terintegrasi – Video
Sementara H. Satori menyebut sosialisasi ini dilaksanakan lebih awal agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kesehatan, administrasi, dan pemahaman tata cara ibadah. Dengan sistem penyelenggaraan haji yang kini ditangani Kementerian Haji dan Umrah, kualitas petugas haji juga terus ditingkatkan melalui seleksi dan pelatihan yang lebih profesional agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah di Tanah Suci.
Melalui sosialisasi ini, calon jamaah haji diharapkan tidak hanya siap dari segi administrasi, namun juga menjaga kondisi kesehatan sejak dini agar memenuhi syarat istithaah dan dapat menjalankan ibadah haji tahun 2027 dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Anggota DPR RI Komisi Delapan Haji Satori menjelaskan berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan haji mulai dari pelayanan, tata kelola hingga hak dan kewajiban calon jamaah. Dalam kesempatan ini, seluruh calon jamaah juga diminta untuk mengikuti mekanisme resmi sesuai nomor antrean, dan masyarakat dihimbau agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji lebih cepat yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara, Haji Satori juga memastikan bahwa Komisi Delapan DPR RI akan terus mendukung penyelenggaraan haji yang lebih transparan dan berkeadilan, termasuk dengan tidak lagi memberikan ruang bagi jalur percepatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.