Beban belanja pegawai yang masih menggerus ruang fiskal menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk menjaga kemampuan keuangan daerah tetap stabil, BKAD menyiapkan strategi dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Tingginya porsi belanja pegawai yang masih berada di atas tiga puluh persen dari total APBD menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Namun pemerintah menegaskan kondisi tersebut tetap dapat dikelola melalui berbagai strategi peningkatan pendapatan.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardhana, menjelaskan belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah daerah sehingga tidak mudah dikurangi. Karena itu, langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi serta meningkatkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Herman Khaeron Dorong UMKM Naik Kelas – Video317 Objek Jadi Sasaran Penertiban Disepanjang Jalan Kesambi – Video
Yuyun menyebut sumber PAD terbesar saat ini berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta opsen pajak kendaraan bermotor. Selain itu, sebelas organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi juga didorong untuk terus meningkatkan penerimaan daerah.
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, bantuan keuangan, maupun hibah program pemerintah pusat.
Belanja pegawai yang menyedot porsi besar APBD menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Cirebon. Di tengah keterbatasan ruang anggaran, BKAD memilih tidak mengurangi kewajiban belanja, melainkan menggenjot PAD dan memburu dukungan dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab mendorong agar pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dapat lebih banyak ditanggung pemerintah pusat sehingga ruang fiskal daerah semakin longgar. Pemerintah juga menilai pengembangan UMKM menjadi salah satu potensi penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di masa mendatang.