Anggaran penerangan jalan umum di Kabupaten Cirebon mencapai 36 miliar rupiah setiap tahun. Namun hingga kini, puluhan ribu titik PJU masih belum terdata secara pasti. DPRD menilai penuntasan validasi data dan percepatan meterisasi menjadi kunci agar pembayaran listrik sesuai penggunaan riil serta mencegah potensi pemborosan anggaran daerah.
Upaya menekan beban belanja daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengungkapkan masih terdapat perbedaan data jumlah penerangan jalan umum di Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 110 ribu titik PJU yang diperkirakan, baru sekitar 66 ribu titik yang tercatat secara resmi oleh Dishub. Sementara puluhan ribu titik lainnya masih memerlukan pendataan dan penataan lebih lanjut.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD, karena pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp36 miliar untuk pembayaran listrik PJU. Vlidasi data perlu segera dituntaskan agar besaran anggaran yang dibayarkan benar-benar didasarkan pada kondisi teknis di lapangan, serta membuka peluang efisiensi belanja daerah.
Baca Juga:Herman Khaeron Dorong UMKM Naik Kelas – Video317 Objek Jadi Sasaran Penertiban Disepanjang Jalan Kesambi – Video
Sebagai upaya pembenahan, Komisi III DPRD bersama Dinas Perhubungan, dan PLN terus mendorong proses meterisasi PJU. Hingga saat ini, progres pemasangan meter baru mencapai sekitar 70 persen. Penyelesaian meterisasi diharapkan menghasilkan data penggunaan listrik yang lebih akurat, sehingga perhitungan biaya tidak lagi menggunakan pendekatan umum.
Ia menjelaskan, tagihan listrik PJU dari PLN dihitung berdasarkan jumlah energi atau daya listrik yang digunakan, sehingga nilainya dapat berubah sesuai tingkat pemakaian. Karena itu, validasi data dan penyelesaian meterisasi dinilai penting, agar pembayaran listrik PJU lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Melalui pendataan dan meterisasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan PJU di Kabupaten Cirebon menjadi lebih tertib, transparan, serta mampu mendukung penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan penerangan bagi masyarakat.