RADARCIREBON.TV – Kabar baik datang bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tidak perlu melalui tes. Menurut Lalu, pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan tanpa tes.
Pengalihan PPPK Paruh Waktu Tanpa Tes
“Kami bahas dengan Mendikdasmen bahwa tegas kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes. Kesepakatan DPR dan pemerintah bahwa PPPK paruh waktu otomatis menjadi P3K mulai Januari 2027,” kata Lalu, Selasa, 22 September 2026.
Politikus PKB ini menjelaskan, mekanisme tes hanya berlaku bagi PPPK yang ingin beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Penuh waktu. Yang mau menjadi PNS, itu yang lewat tes. Paruh waktu menjadi penuh waktu anggarannya sudah kami sepakati 23 triliun mulai tahun 2027 dan bulan Januari,” ujarnya.
Baca Juga:Tahun 2027, 386 SD Kuningan Dapat Bantuan Revitalisasi, Kepala SDN 2 Sangkanerang: Semoga Sekolah Kami DirehabPNM Sulap Lorong Kota Menjadi Sumber Pangan Lewat Program Agro Urban Madani
240 Ribu Guru akan Diangkat Penuh Waktu
Dia memastikan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes. Jumlah tenaga yang akan dialihkan disebut mencapai sekitar 240 ribu orang. “Full diangkat tanpa tes. Ada sekitar 240.000-an. Jadi kemarin mungkin beliau salah membahasakan,” kata Lalu. Adapun proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2029. “Sampai 2029,” ujarnya.
Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi para guru PPPK paruh waktu yang selama ini menantikan kejelasan status. Dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, mereka akan mendapatkan hak dan fasilitas yang lebih baik, termasuk gaji dan tunjangan yang setara dengan pegawai penuh waktu lainnya.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam meningkatkan kesejahteraan guru, terutama mereka yang telah mengabdi cukup lama namun masih berstatus paruh waktu. Pengangkatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional, karena guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.