RADARCIREBON.TV – Setelah harga BBM perlahan merangkak naik dan menggerus daya beli tanpa banyak basa-basi, kini giliran iuran BPJS Kesehatan yang bersiap menyusul.
Di balik rencana kenaikan ini, ada satu kata yang terus digaungkan: defisit. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut-sebut mengalami tekanan keuangan serius. Angkanya tidak kecil, Rp 20 hingga Rp 30 triliun. Sebuah angka yang jika dibayangkan, cukup untuk membuat siapa pun mengernyit, kecuali mungkin bagi mereka yang terbiasa berbicara dalam triliunan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan lugas menyampaikan bahwa iuran memang “harus naik”. Alasannya terdengar rasional: menjaga keberlanjutan sistem.
Baca Juga:Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik? Cek Dulu Tarif Kelas 1, 2, 3 per April 2026Resmi! Peserta PBI BPJS Kesehatan Non-Aktif Tetap Dapat Layanan RS, Ini Aturannya
“Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai,” ujarnya.
Kalimat itu jujur. Terlalu jujur, bahkan. Karena di sana terselip pengakuan bahwa kebijakan publik bukan hanya soal hitungan angka, tapi juga soal seberapa keras reaksi masyarakat nanti.
Dan seperti biasa, rakyat diminta memahami. Pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan narasi yang terdengar menyejukkan: kenaikan tidak akan menyasar kelompok miskin. Peserta dari desil 1 sampai 5 tetap ditanggung melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Artinya, yang akan merasakan dampaknya adalah kelompok “yang dianggap mampu” kelas menengah ke atas, terutama peserta mandiri yang selama ini membayar iuran sekitar Rp 42 ribu per bulan.
Sebuah angka yang di atas kertas terlihat kecil. Tapi dalam realitas, bagi banyak orang, itu adalah selisih antara cukup dan tidak cukup di akhir bulan.
Masalahnya, definisi “mampu” di negeri ini sering kali terasa elastis.
Gaji naik tipis, harga naik drastis. Kelas menengah dipuji sebagai tulang punggung ekonomi, tapi juga jadi sasaran empuk setiap kali ada kebutuhan tambahan negara.
Baca Juga:Thom Haye Cetak Gol, Persib Kejar Ketertinggalan! Skor Sementara 2-1 Untuk Keunggulan Dewa UnitedLive Update Menit 65, Dewa United Vs Persib 2-0, Gol Kontroversial Bayangi Laga Panas
Mereka tidak cukup miskin untuk dibantu, tapi juga tidak cukup kaya untuk tidak terdampak.
Di sinilah satire kebijakan mulai terasa: bantuan difokuskan ke bawah, kebijakan disandarkan ke atas, dan kelas menengah berdiri di tengah menjadi bantalan yang terus ditekan.
Padahal, sebelumnya pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memberi sinyal berbeda. Ia menegaskan bahwa tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan diutak-atik sebelum pertumbuhan ekonomi mampu melampaui stagnasi satu dekade terakhir di angka 5 persen.