Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon bersama unsur tripartit memberikan tanggapan atas aksi mahasiswa Permahi. Mereka menyebut setiap tuntutan harus disampaikan sesuai aturan dan didukung data yang valid.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon bersama unsur tripartit memberikan tanggapan atas aksi mahasiswa Permahi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Novi Hendrawan, menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi, namun prosesnya harus melalui mekanisme yang berlaku.
Novi menegaskan, pemerintah membutuhkan data yang jelas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru.
Baca Juga:Wabup Dorong Lulusan SMK Lebih Siap Kerja Dan Kreatif – VideoWarga Astapada Pasang Spanduk Sindiran Kecewa Jalan Rusak – Video
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Kabupaten Cirebon Asep yang mewakili unsur tripartit, menilai dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan.
Dalam aksi tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Jois, turut hadir sebagai penghubung antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Jois meminta mahasiswa untuk mencatat dan melaporkan secara rinci sekolah yang memiliki permasalahan, terutama terkait program KIP dan kesejahteraan guru.
Pemerintah berharap aspirasi dapat disampaikan secara konstruktif. Sehingga solusi yang dihasilkan dapat menguntungkan semua pihak, baik buruh, tenaga pendidik, maupun pengusaha.