RADARCIREBON.TV – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara setelah namanya ramai dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik yang disebut-sebut menjadi salah satu pemicu peristiwa blackout di sejumlah wilayah Indonesia.
Di tengah derasnya spekulasi yang berkembang di ruang publik, Febrie menegaskan dirinya tidak mengetahui alasan mengapa namanya dikaitkan dengan perkara yang kini sedang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang menunjukkan adanya hubungan antara jabatan maupun dirinya secara pribadi dengan perkara tersebut. Karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan konstruksi perkara secara utuh.
Baca Juga:Febrie Adriansyah Bantah Dikaitkan dengan Penggeledahan Kafe di Cipete, Minta Publik Tunggu Hasil PenyidikanIni profil Lengkap Jampidsus Febrie Ardiansyah! Karier, Pendidikan Sampai Daftar Kasus yang Pernah Ditangani
“Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya, keterkaitan blackout tersebut, perkaranya perkara apa,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (10/7).
Pernyataan tersebut menjadi respons pertama Febrie atas berbagai pemberitaan dan spekulasi yang belakangan berkembang seiring rangkaian penggeledahan besar-besaran yang dilakukan penyidik Polri di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor.
Meski demikian, Febrie mengaku telah membaca pokok perkara yang sedang ditangani penyidik. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, perkara tersebut berkaitan dengan proses pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Namun, menurut dia, untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi, langkah paling penting adalah melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan.
Audit tersebut, kata Febrie, harus mencakup kebutuhan batu bara, kualitas komoditas yang dipasok, mekanisme transaksi pembelian, hingga seluruh prosedur pengadaan yang dijalankan.
“Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya,” ujarnya.
Dengan audit yang komprehensif, lanjut Febrie, aparat penegak hukum akan memiliki dasar yang kuat untuk menentukan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum maupun kerugian negara.