Melalui sistem tersebut, seluruh transaksi dapat dipantau secara real time sehingga peluang kebocoran penerimaan dapat ditekan melalui pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
PAD yang optimal dibutuhkan untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari penambahan armada pengangkut sampah, pembiayaan BPJS masyarakat kurang mampu, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penggalian PAD harus disusun berdasarkan kajian akademis dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:DPRD Minta Potensi Pendapatan Tak Terlewat – VideoDPRD Kabupaten Cirebon Dorong Optimalisasi PAD – Video
Ia menilai analisis yang disampaikan Hasan Basori layak menjadi bahan pertimbangan karena disusun menggunakan pendekatan ekonomi yang jelas.
Sophi mengaku prihatin lantaran saat pembahasan target retribusi parkir di Kabupaten Cirebon, perangkat daerah belum mampu menunjukkan kajian yang menjadi dasar penetapan target.
Menurutnya, jawaban yang hanya didasarkan pada perkiraan tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan penyusunan kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan APBD harus memiliki dasar analisis yang jelas, mengingat seluruh anggaran berasal dari uang masyarakat dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dengan evaluasi tersebut, DPRD berharap penyusunan target PAD ke depan benar-benar berbasis data dan potensi riil sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon sekaligus memperkuat pembiayaan berbagai program pembangunan.(sam)